MK tidak menghalangi sidang sengketa Pileg 2024 dari PPP oleh Hakim Arsul Sani

MK tidak menghalangi sidang sengketa Pileg 2024 dari PPP oleh Hakim Arsul Sani
MK tidak menghalangi sidang sengketa Pileg 2024 dari PPP oleh Hakim Arsul Sani

sitekit.co.id –

Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laxono meyakinkan Hakim Konstitusi Arsul Sani bahwa pihaknya tidak akan menghalang-halangi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif, termasuk sengketa yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). MK yakin bahwa Arsul Sani akan secara obyektif memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilu legislatif mantan partainya, PPP, kata Fajar.

Bacaan Lainnya

“Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa sejauh ini,” kata Fajar Laksono, Senin (29/4/2024).

Fajar mengimbau masyarakat dan pihak yang berperkara tidak perlu khawatir dengan objektivitas Arsul Sani dalam menangani perkara tersebut. Terlebih lagi, sebelum dipanggil, Hakim Konstitusi Arsul Sani telah mengucapkan sumpah untuk memastikan bahwa perkara tersebut akan diadili seadil-adilnya. “Dari sisi ketentuan, Pak Arsul tidak punya. Dulu dia orang PPP, tapi sekarang dia hakim dan sudah disumpah,” kata Fajar.

Lebih lanjut, Fajar menegaskan bahwa tidak ada ketentuan yang melarang Arsul Sani untuk ikut serta dalam sidang sengketa Pileg 2024. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa MK sendiri membagi sidang menjadi tiga panel, dengan tiga hakim di setiap panelnya.

Menurutnya, jika Arsul Sani dilarang mengikuti proses persidangan sengketa Pileg 2024, hal itu akan mempersulit jalannya persidangan.

“Itu akan mempersulit persidangan, atau setidaknya membuat persidangan menjadi kurang lancar. Misalnya, salah satu panel ada Pak Alsul, tetapi dia tidak diizinkan saat dua sesi (panel) berlangsung. Artinya, dia menunggu dua panel selesai, lalu ada hakim yang menggantikannya. Ini kan butuh usaha lebih,” pungkas Fajal.

Arsul Sani akan resmi menjadi hakim konstitusi (MK) mulai 18 Januari 2024, menggantikan Wahiduddin Adams yang telah mencapai usia pensiun 70 tahun. Arsul Sani merupakan salah satu hakim yang diusulkan oleh DPR. Sebelum menjadi hakim MK, Arsul Sani merupakan wakil ketua umum PPP dan anggota komisi III DPR.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *